STRUKTUR PENGELOLA UJDIH
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Database Perwakilan
– Jumlah data peraturan yang dimiliki Perwakilan Kalimantan Timur
Database Entitas
– Jumlah data peraturan yang ada di website JDIH Entitas
Database Peraturan.BPK
– Jumlah data peraturan yang telah terunggah ke peraturan.bpk.go.id
Data sewaktu-waktu dapat berubah – Update terakhir 21/9/2023
Kota Balikpapan
Kota Bontang
Kabupaten Paser
Kabupaten Penajam Paser Utara
Kabupaten Kutai Kartanegara
Kabupaten Kutai Timur
Kabupaten Kutai Barat
Kabupaten Berau
Kabupaten Mahakam Ulu
Matriks Perbandingan Perpres tentang Standar Harga Satuan Regional
Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah perlu menyadari akan pentingnya delapan dimensi resiliensi pemerintah daerah demi memperkokoh otonomi daerah, yang membutuhkan komponen...
Matriks Perbandingan PERDA Kota Samarinda No. 8 Tahun 2021
Matriks Perbandingan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda...
Matriks Perbandingan Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perpres 16 Tahun 2018 dan Perpres 12 Tahun 2021 adalah dua peraturan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa oleh pemerintah. Perpres 16 Tahun 2018 memiliki...
Matriks Perbandingan UU Tipikor dengan RKUHP
Dalam pembahasan mengenai penambahan aturan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam Rancangan KUHP, terdapat perbedaan politik hukum antara RKUHP dan UU Tipikor, yang mencakup pertimbangan...
Kebijakan Air Minum dan Sanitasi Pemerintah Wilayah Provinsi Kaltim
Jenis | : | Peraturan Terkait |
---|---|---|
Nomor | : | -- |
Tahun | : | ---- |
Status | : | Berlaku |
Berlaku Mulai | : | ------- |
Unduh |
Tata Cara Pergeseran Anggaran
Jenis | : | Peraturan Gubernur |
---|---|---|
Nomor | : | 26 |
Tahun | : | 2021 |
Status | : | Mencabut Pergub 58 Tahun 2019 |
Berlaku Mulai | : | 1 Juli 2021 |
Unduh |
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Jenis | : | Peraturan Gubernur |
---|---|---|
Nomor | : | 64 |
Tahun | : | 2020 |
Status | : | Merubah Pergub No. 64 Tahun 2019 |
Berlaku Mulai | : | 11 Oktober 2020 |
Unduh |
KARYA ILMIAH
Tulisan Hukum : Mekanisme Penyampaian LPJ & Perlakuan Sisa Dana Hibah yg Dipergunakan utk...
Tulisan ini membahas mekanisme penyampaian laporan pertanggungjawaban dan perlakuan sisa dana hibah yang digunakan untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada)...
Tulisan Hukum : Peningkatan Sumber Daya Manusia Berintegritas melalui Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dan Budaya...
Kasus korupsi yang terungkap di Indonesia semakin meningkat, dengan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang masih di bawah rata-rata global. Data KPK menunjukkan proses...
Pemahaman Auditor dalam Audit Konstruksi Jalan: Analisis Hukum Normatif
Abstrak:
Penelitian ini membahas tanggung jawab auditor dalam memahami kriteria pemeriksaan dan standar penilaian, terutama dalam pemeriksaan konstruksi, serta pentingnya mematuhi pedoman yang telah ditetapkan...
Tulisan Hukum : Kebijakan dan Strategi Kota Samarinda dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan...
Samarinda, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, adalah kota terbesar di Pulau Kalimantan dengan populasi 825.494 jiwa pada tahun 2021. Pertumbuhan penduduk sebesar 1,26%...
Audit atas Biaya Perkara dalam Laporan Keuangan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada...
Abstrak:
Penegakan hukum dan keadilan merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah masyarakat. Penegakan hukum dan keadilan direpresentasikan oleh negara melalui otoritas lembaga resmi yang...
Kejati Kaltim Tahan 4 Tersangka Kasus Korupsi Perumahan KPN di Kutim
SAMARINDA – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim) menahan empat orang tersangka) kasus dugaan korupsi pembayaran uang ganti rugi) perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN)...
Kejari Kutim Tetapkan 3 Orang Sebagai Tersangka Kasus Korupsi Solar Cell di Dinas Pendidikan
Sangatta – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Timur (Kutim) akhirnya menetapkan 3 orang sebagai tersangka) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan solar cell) di Dinas Pendidikan...
Setelah Sepuluh Tahun, Legalitas Tanah Jalan Dua Jalur Janju-Paser Prioritas Diselesaikan di 2024
satuindonesia.co.id, Paser – Persoalan aset) tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Paser sejak lima tahun terakhir telah direkomendasikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan agar dapat diregistrasikan dengan...
Pemkab Paser Salurkan NPHD Untuk KPU dan BAWASLU
TANA PASER–Pemkab Paser merealisasikan hibah untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Paser 2024 mendatang kepada penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU)...
Catatan Berita : Desa Tengin Baru Raih Nilai 96,5, Penilaian Percontohan Desa Anti Korupsi
PENAJAM – Pada tanggal 26 Oktober 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia melaksanakan penilaian percontohan Desa Antikorupsi di Desa Tengin Baru, Kabupaten Penajam...
Hukum Perdata
Sinopsis:
Buku ini secara komprehensif menjelaskan Hukum Perdata Indonesia dengan pendekatan kontemporer, merangkum 17 bab yang mencakup berbagai aspek hukum perdata, mulai dari pengertian, sumber...
Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia
Sinopsis:
Buku ini disusun oleh sejumlah akademisi dan praktisi Hukum Pidana dari berbagai afiliasi terkemuka di Indonesia. Buku ini diharapkan dapat hadir memberi kontribusi positif...
Hukum Pajak di Indonesia
Sinopsis:
Buku Hukum Pajak di Indonesia ini mengakomodir perubahan dan perkembangan pajak di zaman yang serba digital saat ini. Era digital mempengaruhi perubahan pola transaksi...
AUDIT PUBLIK: Pemeriksaan Entitas Publik
Sinopsis:
Audit publik merupakan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor eksternal yang independen atas laporan keuangan entitas publik. Entitas publik adalah organisasi yang memiliki kewajiban...
Tata Kelola Sektor Publik
Sinopsis:
Tata kelola sektor publik adalah seperangkat ketentuan, baik yang bersifat formal maupun informal, yang menentukan proses pengambilan keputusan dan tindakan yang berhubungan dengan kebutuhan...
DOKUMENTASI & KERJASAMA
Surat Mendagri 900.1.151/18786/Keuda ttg Pedoman Pelaksanaan APBD TA 2024
Untuk memastikan kepatuhan administratif dan akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024, perlu ditetapkan pejabat pelaksana, mengelola pengadaan barang/jasa, dan mengatur penatausahaan...
Kunjungan dari BKAD Kab. PPU
Pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023, BPK Kaltim (dhi. diwakili oleh Ibu Dewi Sekar Rukmi dan Sdr. Baren Sipayung) menerima kunjungan dari Badan...
BPK Kaltim menerima Kunjungan Studi Tiru Pengelolaan JDIH dari Pemkab Berau
Pada jam 10.00 WITA, telah dilaksanakan layanan studi tiru Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang dibuka oleh Kepala Perwakilan. Acara ini dihadiri...
Diskusi tentang SiLPA Penginapan dalam Perjadin TA 2023
Pada tanggal 23 Oktober 2023, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur menerima kedatangan Sdr. Sukransyah, S.E., selaku Tenaga Ahli DPRD Kutai Timur yang diterima dengan...
Penjelasan Mendagri terkait Pelaksanaan & Pertanggungjawaban Perjadin Pemda
Dalam konteks penataan administrasi untuk mengelola keuangan daerah, terutama terkait dengan pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas pemerintahan daerah, hal ini berkaitan erat dengan implementasi...