PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

STRUKTUR PENGELOLA UJDIH
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Provinsi
Kalimantan Timur

Kota
Samarinda

Kota
Balikpapan


Kota
 Bontang


Kabupaten
Paser


Kabupaten
Penajam Paser Utara


Kabupaten
Kutai Kartanegara


Kabupaten
Kutai Timur


Kabupaten
Kutai Barat


Kabupaten
Berau


Kabupaten
Mahakam Ulu


Kabupaten
Penajam Paser Utara

Database Perwakilan
– Jumlah data peraturan yang dimiliki Perwakilan Kalimantan Timur
Database Entitas
– Jumlah data peraturan yang ada di website JDIH Entitas
Database Peraturan.BPK
– Jumlah data peraturan yang telah terunggah ke peraturan.bpk.go.id

Data sewaktu-waktu dapat berubah – Update terakhir 21/9/2023

Peraturan Daerah

Peraturan Gubernur

Peraturan Daerah

Peraturan Gubernur

Kota Balikpapan

Peraturan Daerah

Peraturan Gubernur

Kota Bontang

Peraturan Daerah

Peraturan Gubernur

Kabupaten Paser

Kabupaten Penajam Paser Utara

Kabupaten Kutai Kartanegara

Kabupaten Kutai Timur

Kabupaten Kutai Barat

Kabupaten Berau

Kabupaten Mahakam Ulu

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

Matriks Perbandingan Perpres tentang Standar Harga Satuan Regional

Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah perlu menyadari akan pentingnya delapan dimensi resiliensi pemerintah daerah demi memperkokoh otonomi daerah, yang membutuhkan komponen...

Matriks Perbandingan PERDA Kota Samarinda No. 8 Tahun 2021

Matriks Perbandingan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda...

Matriks Perbandingan Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Perpres 16 Tahun 2018 dan Perpres 12 Tahun 2021 adalah dua peraturan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa oleh pemerintah. Perpres 16 Tahun 2018 memiliki...

Matriks Perbandingan UU Tipikor dengan RKUHP

Dalam pembahasan mengenai penambahan aturan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam Rancangan KUHP, terdapat perbedaan politik hukum antara RKUHP dan UU Tipikor, yang mencakup pertimbangan...

Kebijakan Air Minum dan Sanitasi Pemerintah Wilayah Provinsi Kaltim

Jenis : Peraturan Terkait
Nomor : --
Tahun : ----
Status : Berlaku
Berlaku Mulai : -------
Unduh

Tata Cara Pergeseran Anggaran

Jenis : Peraturan Gubernur
Nomor : 26
Tahun : 2021
Status : Mencabut Pergub 58 Tahun 2019
Berlaku Mulai : 1 Juli 2021
Unduh

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Jenis : Peraturan Gubernur
Nomor : 64
Tahun : 2020
Status : Merubah Pergub No. 64 Tahun 2019
Berlaku Mulai : 11 Oktober 2020
Unduh

KARYA ILMIAH

Tulisan Hukum : Mekanisme Penyampaian LPJ & Perlakuan Sisa Dana Hibah yg Dipergunakan utk...

Tulisan ini membahas mekanisme penyampaian laporan pertanggungjawaban dan perlakuan sisa dana hibah yang digunakan untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada)...

Tulisan Hukum : Peningkatan Sumber Daya Manusia Berintegritas melalui Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dan Budaya...

Kasus korupsi yang terungkap di Indonesia semakin meningkat, dengan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang masih di bawah rata-rata global. Data KPK menunjukkan proses...

Pemahaman Auditor dalam Audit Konstruksi Jalan: Analisis Hukum Normatif

Abstrak: Penelitian ini membahas tanggung jawab auditor dalam memahami kriteria pemeriksaan dan standar penilaian, terutama dalam pemeriksaan konstruksi, serta pentingnya mematuhi pedoman yang telah ditetapkan...

Tulisan Hukum : Kebijakan dan Strategi Kota Samarinda dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan...

Samarinda, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, adalah kota terbesar di Pulau Kalimantan dengan populasi 825.494 jiwa pada tahun 2021. Pertumbuhan penduduk sebesar 1,26%...

Audit atas Biaya Perkara dalam Laporan Keuangan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada...

Abstrak: Penegakan hukum dan keadilan merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah masyarakat. Penegakan hukum dan keadilan direpresentasikan oleh negara melalui otoritas lembaga resmi yang...

Kejati Kaltim Tahan 4 Tersangka Kasus Korupsi Perumahan KPN di Kutim

SAMARINDA – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim) menahan empat orang tersangka) kasus dugaan korupsi pembayaran uang ganti rugi) perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN)...

Kejari Kutim Tetapkan 3 Orang Sebagai Tersangka Kasus Korupsi Solar Cell di Dinas Pendidikan

Sangatta – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Timur (Kutim) akhirnya menetapkan 3 orang sebagai tersangka) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan solar cell) di Dinas Pendidikan...

Setelah Sepuluh Tahun, Legalitas Tanah Jalan Dua Jalur Janju-Paser Prioritas Diselesaikan di 2024

satuindonesia.co.id, Paser – Persoalan aset) tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Paser sejak lima tahun terakhir telah direkomendasikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan agar dapat diregistrasikan dengan...

Pemkab Paser Salurkan NPHD Untuk KPU dan BAWASLU

TANA PASER–Pemkab Paser merealisasikan hibah untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Paser 2024 mendatang kepada penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU)...

Catatan Berita : Desa Tengin Baru Raih Nilai 96,5, Penilaian Percontohan Desa Anti Korupsi

PENAJAM – Pada tanggal 26 Oktober 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia melaksanakan penilaian percontohan Desa Antikorupsi di Desa Tengin Baru, Kabupaten Penajam...

Hukum Perdata

Sinopsis: Buku ini secara komprehensif menjelaskan Hukum Perdata Indonesia dengan pendekatan kontemporer, merangkum 17 bab yang mencakup berbagai aspek hukum perdata, mulai dari pengertian, sumber...

Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia

Sinopsis: Buku ini disusun oleh sejumlah akademisi dan praktisi Hukum Pidana dari berbagai afiliasi terkemuka di Indonesia. Buku ini diharapkan dapat hadir memberi kontribusi positif...

Hukum Pajak di Indonesia

Sinopsis: Buku Hukum Pajak di Indonesia ini mengakomodir perubahan dan perkembangan pajak di zaman yang serba digital saat ini. Era digital mempengaruhi perubahan pola transaksi...

AUDIT PUBLIK: Pemeriksaan Entitas Publik

Sinopsis: Audit publik merupakan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor eksternal yang independen atas laporan keuangan entitas publik. Entitas publik adalah organisasi yang memiliki kewajiban...

Tata Kelola Sektor Publik

Sinopsis: Tata kelola sektor publik adalah seperangkat ketentuan, baik yang bersifat formal maupun informal, yang menentukan proses pengambilan keputusan dan tindakan yang berhubungan dengan kebutuhan...

DOKUMENTASI & KERJASAMA

Surat Mendagri 900.1.151/18786/Keuda ttg Pedoman Pelaksanaan APBD TA 2024

Untuk memastikan kepatuhan administratif dan akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024, perlu ditetapkan pejabat pelaksana, mengelola pengadaan barang/jasa, dan mengatur penatausahaan...

Kunjungan dari BKAD Kab. PPU

Pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023, BPK Kaltim (dhi. diwakili oleh Ibu Dewi Sekar Rukmi dan Sdr. Baren Sipayung) menerima kunjungan dari Badan...

BPK Kaltim menerima Kunjungan Studi Tiru Pengelolaan JDIH dari Pemkab Berau

Pada jam 10.00 WITA, telah dilaksanakan layanan studi tiru Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang dibuka oleh Kepala Perwakilan. Acara ini dihadiri...

Diskusi tentang SiLPA Penginapan dalam Perjadin TA 2023

Pada tanggal 23 Oktober 2023, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur menerima kedatangan Sdr. Sukransyah, S.E., selaku Tenaga Ahli DPRD Kutai Timur yang diterima dengan...

Penjelasan Mendagri terkait Pelaksanaan & Pertanggungjawaban Perjadin Pemda

Dalam konteks penataan administrasi untuk mengelola keuangan daerah, terutama terkait dengan pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas pemerintahan daerah, hal ini berkaitan erat dengan implementasi...
Free WordPress Themes, Free Android Games
X