PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Tulisan Hukum : Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi...

Salah satu bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk represif adalah apabila terdapat pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah dapat...

Tulisan Hukum : Peningkatan Sumber Daya Manusia Berintegritas melalui Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dan Budaya...

Kasus korupsi yang terungkap di Indonesia semakin meningkat, dengan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang masih di bawah rata-rata global. Data KPK menunjukkan proses...

Tulisan Hukum : Mekanisme Penyampaian LPJ & Perlakuan Sisa Dana Hibah yg Dipergunakan utk...

Tulisan ini membahas mekanisme penyampaian laporan pertanggungjawaban dan perlakuan sisa dana hibah yang digunakan untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada)...

PEMBERIAN TPP ASN WAJIB MENDAPAT PERSETUJUAN MENTERI DALAM NEGERI

Pendahuluan Terhitung hinggga akhir tahun 2021 Pandemi Corona Virus Diseases (Covid-19) di Indonesia belum sepenuhnya teratasi. Kebijakan demi kebijakan telah dilahirkan oleh pemerintah demi...

Tulisan Hukum : Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

Salah satu amanat konstitusi adalah adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia tidak hanya kepada orang dewasa namun juga kepada anak sebagai tunas, potensi, dan...

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ATAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK

PENDAHULUAN Salah satu ciri penerapan prinsip demokrasi di suatu negara adalah penyelenggaraan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, dan rahasia.) Pada prakteknya, penyelenggaraan pemilihan...

Tulisan Hukum : Tindak Lanjut Revaluasi Aset Barang Milik Negara Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan...

Pemerintah mulai melakukan program berskala nasional untuk meninjau kembali atau revaluasi barang milik negara (BMN) agar dapat agar dapat mengidentifikasi nilai aset terkini dan...

Tulisan Hukum: Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Dewan Pengawas dan/atau Komisaris BUMD

Dalam rangka mendorong pembangunan daerah, peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta,...

Tulisan Hukum: Mekanisme Pemberian Bantuan Sosial kepada Masyarakat Terdampak Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)...

Penanganan pandemi COVID-19 menjadi permasalahan publik yang sedang ditangani oleh semua pihak, termasuk Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Dengan didasarkan oleh fakta timbulnya korban jiwa...

Tulisan Hukum : Larangan Persekongkolan Dalam Tender

LARANGAN PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER SESUAI DENGAN PASAL 22 UNDANG

Tulisan Hukum : Tugas Pokok dan Fungsi TPKN/D Serta Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian...

Sehubungan dengan amanat Pasal 63 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004, pada tanggal 13 Oktober 2016, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun...

Tulisan Hukum : Pokok Perubahan dalam Penganggaran, Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik beserta...

Dengan ditetapkannya PP 1/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, merubah beberapa ketentuan dari...

Tulisan Hukum: Kedudukan dan Kewenangan Kepala Daerah dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

  Dalam rangka memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dan penyelenggaraan kepentingan umum, Pemerintah Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disingkat BUMD) yang...

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI WILAYAH KOTA SAMARINDA

PENDAHULUAN Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi.) Adapun, arah kebijakan fiskal Pemerintah Tahun Anggaran 2021...

Tulisan Hukum: Mekanisme Perizinan Dan Operasional Serta Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Sebagai Badan Layanan...

  Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (selanjutnya disebut dengan UU Perbendaharaan Negara), Badan Layanan Umum (selanjutnya disingkat BLU) dibentuk...

PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG INKRACHT KARENA DELIK...

  PENDAHULUAN Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (untuk selanjutnya disebut...

Tulisan Hukum : Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

Seiring dengan adanya pengelolaan keuangan desa sangat rawan disalahgunakan oleh kepala desa dan/atau perangkat desa, apabila berkaca dalam kurun waktu 2 tahun terakhir (2017...

Tulisan Hukum: Proyek Strategis Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan

Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disebut KEK merupakan proyek strategis nasional (PSN) . Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah,...

PEMBANGUNAN SUMBER DAYA VOKASI INDUSTRI DI WILAYAH KOTA BONTANG

PENDAHULUAN Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan 7 (tujuh) jenis pendidikan yang mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan,...

Tulisan Hukum : Kebijakan dan Strategi Kota Samarinda dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan...

Samarinda, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, adalah kota terbesar di Pulau Kalimantan dengan populasi 825.494 jiwa pada tahun 2021. Pertumbuhan penduduk sebesar 1,26%...

Tulisan Hukum : Pembentukan Dewan Pendidikan Nasional Sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003...

Berkaitan dengan fungsi Dewan Pendidikan Nasional yang strategis dalam pengelolaan dan pengawasan pendidikan maupun perumusan kebijakan pendidikan pada tingkat nasional dan perkembangan pembentukan Dewan...
Free WordPress Themes, Free Android Games
X