Bedah Permasalahan Penanganan Banjir Melalui Forum KTF

343

Samarinda, 21 Juli 2023 – Para pemeriksa di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kembali memperoleh kesempatan untuk mengikuti kegiatan Knowledge Transfer Forum (KTF), pada hari Jumat (21/7) pukul 14.00 Wita di Auditorium Nusantara. Pelaksanaan KTF yang bekerja sama dengan Biro SDM BPK Pusat ini, mengangkat tema “Persiapan Pemeriksaan Kinerja Penanganan/Pengelolaan Banjir di Kota Samarinda”, dengan narasumber Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan, Dr. Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak S.E., M.Sc., CSFA, CPA, Ak., Asean CPA, CFrA.Kegiatan KTF dibuka dan dimoderatori langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kaltim Agus Priyono S.E., M.Si., Ak, CA, CSFA. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan berharap diselenggarakannya KTF ini menjadi pencerahan dan sharing pengetahuan untuk para pemeriksa dalam melaksanakan tugas pemeriksaan.

“Saya harapkan di forum ini benar-benar terjadi transfer knowledge, mohon peserta dapat aktif untuk berpartisipasi menanyakan hal-hal apa saja terkait pemeriksaan, apalagi ini temanya terkait Pemeriksaan Kinerja di BPK. Semoga yang disampaikan pada hari ini dapat menjadi bahan masukan buat kita,” kata Kepala Perwakilan sebelum memulai KTF.

Pada awal pemaparan, narasumber menjelaskan penyebab pemanasan global dan perubahan iklim yang akhirnya dapat menimbulkan beberapa bahaya utama dalam bidang air yaitu penurunan ketersediaan air (PKA), bencana banjir, longsor dan kekeringan yang umumnya disebabkan oleh parameter curah hujan dan kejadian iklim serta cuaca ekstrem.

“Banjir dapat disebabkan oleh alam seperti siklus pasang dan surut permukaan iar laut, serta curah hujan yang tinggi. Peristiwa ini akan menyebabkan kegiatan ekonomi terhenti, biaya bantuan sosial meningkat, adanya pemulihan infrastruktur yang rusak lalu secara sosial akan mengakibatkan gangguan pada kesehatan, kemiskinan, pendidikan, lapangan kerja hingga ketimpangan sosial,” jelas Dr. Edward.

Mitigasi perubahan iklim banjir dengan mengurangi illegal logging, meningkatkan produksi hutan tanaman industri menjadi langkah tepat penanganan/pengelolaan banjir. Salah satu adaptasinya yaitu implementasi pendekatan hulu dan hilir terpadu dalam rehabilitasi dan restorasi hutan, perencanaan pengelolaan daerah aliran sungai, dan perlindungan sumber daya air terrestrial. “Untuk di Samarinda, banyak variabel yang mendukungnya menjadi daerah rawan banjir. Sehingga harus berhati-hati dalam menentukan sampel untuk penentuan daerah banjir. Selain harus memperhatikan objek pemeriksaan, target dan indikator SDGs dalam pengelolaan banjir juga perlu menjadi perhatian,” pesannya.

Kegiatan KTF berlangsung interaktif. Selain pemaparan materi oleh narasumber, juga diisi dengan tanya jawab untuk lebih mengeksplorasi materi yang disampaikan, melalui diskusi dan berbagi pengalaman antara narasumber dengan para peserta. Banyak pertanyaan disampaikan oleh peserta mulai dari indikator terukur dari banjir, bentuk kegiatan dan program yang berhasil dari pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat, rekomendasi pengendalian banjir sesuai SDGs, prosedur perhitungan kerugian ekonomi masyarakat dan lain sebagainya.

Setelah mengikuti KTF ini, diharapkan para peserta mengetahui dan memahami obyek pemeriksaan kinerja terutama pada penanganan/pengelolaan Banjir serta memahami konsep ekonomi, efisiansi dan efektivitas dari pemeriksaan kinerja. Selain itu, wawasan para peserta dapat lebih terbuka sehingga pemeriksaan kinerja yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kaltim mampu menghasilkan rekomendasi yang berdampak positif terhadap entitas yang diperiksa. (fly)