Upacara HUT BPK RI ke-66

Samarinda (17/01/12)

Pada Kamis (17/01/2012) seluruh pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur mengikuti upacara memperingati Hari Ulang Tahun ke-66 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2012. Upacara yang dilaksanakan di halaman kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur tersebut diikuti oleh pegawai pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. Upacara ini dipimpin oleh Kepala Sekretariat Perwakilan Herry Riyadi . Dan bertindak sebagai inspektur upacara adalah Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Timur, Sri Haryoso Suliyanto.

Pada kesempatan tersebut, inspektur upacara membacakan sambutan Ketua BPK RI pada Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-66 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Dalam pidatonya, Kepala Perwakilan mengingatkan kembali akan tugas BPK sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

BPK sesuai dengan kewenangannya harus terus mendorong pemerintah untuk bekerja keras, tidak saja untuk mempertahankan opini yang dicapai pada saat ini, tetapi juga untuk mencapai opini yang lebih baik. Terkait dengan pemberian opini, beberapa waktu terakhir BPK mendapatkan kritik dan juga masukan dari masyarakat. Mereka mempertanyakan makna opini WTP dari BPK karena belakangan di entitas yang menerima opini WTP tersebut diketahui terdapat korupsi.Masyarakat mengharapkan, seharusnya jika laporan keuangan suatu entitas memperoleh opini WTP maka tidak akan ada korupsi di entitas tersebut. Atas kritik dari masyarakat tersebut, Marilah pada kesempatan pemeriksaan tahun anggaran 2012 dan seterusnya, kita bekerja dengan lebih cermat dan hati-hati, serta benar-benar berdasarkan Risk Based Audit (RBA) sehingga kita bisa mengupayakan jika entitas telah memperoleh opini WTP, maka dalam hal yang material tidak akan ada korupsi di entitas tersebut.

Selain itu, dalam pidatonya disampaikan pula bahwa Pada tahun 2012 BPK menghadapi tantangan yang berat dari pemilik kepentingan terkait hasil pemeriksaan BPK. Tantangan tersebut menuntut perhatian penuh dari Pimpinan dan Anggota BPK, serta seluruh jajaran pelaksana BPK. Diantaranya LHP BPK atas pembelian saham PT Newmont digugat oleh Presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK), terkait LHP Investigatif atas PT Bank Century. Banyak kalangan meragukan objektivitas dan profesionalisme pemeriksaan BPK, dan terkait hasil pemeriksaan atas kasus Hambalang. Menjelang akhir pemeriksaan BPK, banyak kalangan termasuk anggota DPR yang menyangsikan objektivitas hasil pemeriksaan BPK. Namun, berkat kerja sama dan kekompakan kita bersama, serta dukungan doa dari seluruh pelaksana BPK, kita bisa menghadapi tantangan tersebut.

Terkait perkembangan e-audit, di BPK telah menunjukkan kemajuan yang menggembirakan, meskipun tidak secepat yang diharapkan. Hal ini tidak terlepas dukungan dan kerja keras semua AKN, perwakilan, dan satker terkait sehingga e-audit di BPK telah bergerak semakin maju. Namun demikian, diharapkan dukungan yang lebih baik dan sense of belonging dari seluruh jajaran BPK agar e-audit bisa siap dan telaksana penuh pada tahun 2014. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, antara lain melanjutkan penandatangan juknis tentang akses data dengan para entitas, melakukan linking dengan entitas, transfer data entitas dalam pusat data BPK, dan selanjutnya adalah memanfaatkan data tersebut dalam pemeriksaan BPK.

Mengakhiri sambutan ini, Ketua BPK berpesan kepada seluruh jajaran di BPK untuk selalu menjunjung tinggi independensi, integritas dan profesionalisme. Perlu disadari bahwa reformasi birokrasi di BPK, termasuk pemberian remunerasi yang pantas kepada pegawai BPK, dimaksudkan untuk semakin meningkatkan kinerja BPK. Serta untuk selalu memegang integritas dalam setiap tindakan dan kegiatan yang dilakukan. Karena BPK dapat berdiri tegak karena lembaga ini sangat menjunjung tinggi kredibilitas organisasi dan kepercayaan publik.(zam)