Samarinda, Kamis (03/07/2014)
Pada hari Kamis (03/07/2014), sesuai dengan ketentuan pasal 23E ayat (2) UUD 1945, pasal 17 ayat (2) dan (3) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara Jo Pasal 7 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kewajiban konstitusional menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kota Tarakan Tahun Anggaran 2013 dan 2012 kepada DPRD dan Pemerintah Kota Tarakan di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Timur.
Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kota Tarakan Tahun Anggaran 2013 dan 2012 dilakukan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK. Standar tersebut mengharuskan pemeriksa untuk melaksanakan perencanaan, pemeriksaan dan pelaporan secara independen, obyektif dan profesional untuk menilai kredibiltas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Selain itu pemeriksa dalam menjalankan tugasnya harus mematuhi norma-norma yang ditetapkan dalam Kode Etik BPK, dimana mengharuskan pemeriksa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjunjung tinggi independensi, integritas dan profesionalitas dalam melaksanakan tugasnya.
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, BPK menyimpulkan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tarakan TA 2013 dan 2012 telah sesuai dengan SAP, diungkapkan secara memadai, tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, dan telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2013 dan 2012, BPK memberikan opini ”Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan” (WTP DPP).
BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:
– Penganggaran dan realisasi Belanja Barang tidak sesuai dengan substansi kegiatan;
– Pengelolaan dana BOSDA dan BOP belum memadai;
– Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang berasal dari Kementerian Keuangan belum diverifikasi;
– Tindak lanjut belum sepenuhnya dilaksanakan dan KIB Aset Tetap belum memberikan informasi yang akurat;
Selain itu, BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-ungangan dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain:
– Pengelolaan Rekening Penerimaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
– Pembayaran Honorarium Pelaksana Kegiatan dan Pembayaran Honor kepada Pihak Ketiga tidak sesuai ketentuan;
– Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD tidak sesuai ketentuan;
– Keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang dan Dinas Pendidikan belum dikenakan denda dan sanksi;
– Pengelolaan Belanja Hibah belum memadai;
– Penghapusan Piutang Retribusi Izin Pemakaian Kekayaan Daerah tidak didasarkan surat ketetapan Walikota.
Atas beberapa permasalahan yang menjadi temuan BPK tersebut, Pejabat Pemerintah Kota Tarakan dalam hal ini Walikota Tarakan memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Dalam waktu 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diserahkan oleh BPK, Pemerintah Kota Tarakan wajib menindaklanjuti hasil temuan BPK tersebut.
Subbagian Hukum dan Humas
BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur
