JAKARTA, KOMPAS – Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Lydia Kurniawati Chrityana mengatakan, pemerintah daerah diberi kebebasan untuk memberikan keringanan tarif pajak hiburan tertentu bagi pelaku usaha di daerahnya. Artinya, daerah boleh menerapkan tarif pajak hiburan tertentu di bawah tarif 40-75 persen yang saat ini berlaku. Selengkapnya
