Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu BPK atas Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2012 dan 2013 di Samarinda Nomor: 22/HP/XIX/08/2015 tanggal 24 Agustus 2015 terdapat Temuan Pemeriksaan “Pembayaran Belanja Penunjang Operasional (BPO) untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2012 dan 2013 Sebesar Rp15.349.068.000,00 Tidak Didukung dengan Bukti-Bukti Pertanggungjawaban Penggunaan secara Lengkap”. Atas permasalahan hukum tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur agar mempertanggungjawabkan bukti-bukti realisasi belanja BPO tahun 2012 dan 2013 secara memadai dan memperbaiki mekanisme pertanggungjawaban penggunaan belanja BPO sesuai dengan peruntukan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Unduh:
Catatan Berita – Temuan BPK Penggunaan Dana BPO Gubernur Kaltim
