Samarinda (22/05)
Selasa (22/05/2012), Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan Lainnya BPK RI Sjafrudin Mosii menjadi narasumber dalam seminar sehari Percepatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Lamin Etam Kantor Gubernur Kalimantan Timur. Seminar tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun BPKP ke-29. Dalam seminar tersebut, dihadiri oleh Sekretaris Daerah se-Kalimantan Timur beserta jajarannya dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah se-Kaltim. Turut hadir pula sebagai narasumber dalam acara tersebut antara lain, Deputi pengawasan bidang penyelenggaraan keuangan daerah BPKP dan Inspektur Jenderal Kementrian Dalam Negeri.
Dalam kesempatan tersebut bertindak sebagai Keynote Speaker Gubernur Kalimantan Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Staf Ahli bidang ekonomi menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan pengelolaan keuangan daerah terutama di Provinsi Kalimantan Timur. Dalam paparannya, untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam mencapai target opini WTP diperlukan upaya diantaranya memberikan pemahaman mengenai arti pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang baik dan benar, peningkatan mutu SDM di bidang akuntansi serta pengenalan atau sosialisasi aturan maupun ketentuan yang terkait pengelolaan keuangan daerah.
Selanjutnya, dalam presentasinya Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan Lainnya BPK menyampaikan beberapa permasalahan yang berpengaruh pada opini hasil pemeriksaan BPK. Diantaranya permasalahan terkait aset, kesalahan penganggaran atau pembebanan, investasi atau penyertaan modal, serta hibah dan bantuan sosial. Dijelaskan, rekomendasi BPK terkait permasalahan-permasalahan tersebut, misalnya untuk permasalahan aset, BPK merekomendasikan Pemda membuat kebijakan tentang inventarisasi aset untuk melaksanakan pencatatan aset secara lengkap dan benar, mempunyai bukti kepemilikan, mempunyai nilai aset yang wajar dan bermanfaat.
Diakhir seminar tersebut, dibuka sesi tanya jawab kepada peserta yang ingin menyampaikan permasalahan-permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah di lingkungan pemerintahannya masing-masing. Diharapkan setelah mengikuti seminar ini, baik legislatif maupun eksekutif mampu menjalankan fungsinya dengan baik guna mempercepat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. (zam)
