Samarinda, 21 November 2024 – Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E., M.Ak., CSFA., CertDA., CGCAE., GRCE., CFrA., CIISA., ChFA menghadiri entry meeting pemeriksaan laporan keuangan (LK) kementerian/lembaga (K/L) tahun anggaran (TA) 2024 pada satuan kerja daerah di wilayah Kalimantan Timur sebagai objek pemeriksaan Auditorat Utama Keuangan Negara I (AKN I). Kegiatan ini berlangsung di kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Kamis, (21/11).
Entry meeting ini turut dihadiri Auditorat Utama KN I Sarjono, S.E., M.B.A, CSFA, para kepala satuan kerja daerah/wilayah yang menjadi objek pemeriksaan, serta tim pemeriksa BPK. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada semua pihak terkait mengenai prosedur pemeriksaan, ruang lingkup pemeriksaan, serta agenda dan jadwal yang akan dijalankan oleh BPK dalam rangka menilai kewajaran laporan keuangan kementerian dan lembaga tersebut.
Dalam sambutannya, Anggota I BPK menyampaikan pentingnya pemeriksaan atas laporan keuangan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. “Pemeriksaan ini menjadi bagian penting untuk menjaga integritas pengelolaan anggaran yang berasal dari dana publik. Kami berharap seluruh Kementerian/Lembaga dapat bekerja sama untuk memberikan data dan informasi yang akurat,” ujar Anggota I BPK.
Setiap tahun, BPK melaksanakan pemeriksaan atas LK pemerintah yang bersifat mandatory. Tujuan pemeriksaan adalah menilai kewajaran LK yang tercermin pada opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pada pemeriksaan LK tahun 2024, BPK memfokuskan pemeriksaan pada implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), kas, aset tetap, aset lainnya, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta belanja barang dan belanja modal.
“Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK ini adalah bagian dari tugas konstitusional BPK untuk memberikan penilaian terhadap pengelolaan keuangan negara dan memastikan bahwa penggunaan anggaran berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Hasil dari pemeriksaan ini nantinya akan memberikan rekomendasi serta perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja keuangan di instansi pemerintahan,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut dari entry meeting ini, seluruh pihak terkait diharapkan dapat mendukung proses pemeriksaan dengan menyediakan dokumen dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dengan adanya pemeriksaan yang cermat dan transparan, diharapkan pengelolaan keuangan negara semakin baik, serta dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yang lebih optimal. (fly)
