Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Untuk mengajukan permohonan informasi atau menyampaikan pengaduan silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan klik tombol Daftar, atau jika sudah terdaftar, dapat langsung menuju ke halaman Login.
Dalam pembahasan mengenai penambahan aturan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam Rancangan KUHP, terdapat perbedaan politik hukum antara RKUHP dan UU Tipikor, yang mencakup pertimbangan terhadap keringanan hukuman, kodifikasi, dan perubahan dalam kewenangan hukum yang memunculkan keprihatinan dari pihak KPK.
