Samarinda (08/09/11)
Pada Kamis (08/09/2011) malam Kepala Perwakilan, Sri Haryoso Suliyanto, menghadiri acara Pisah Sambut Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. Pisah sambut antara Drs. Abi Rusman Tjokronolo dengan M. Bahdin, Ak., MM. yang dilakukan di Lamin Etam Kantor Gubernur Kalimantan Timur juga dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek.
Pada acara tersebut, kepala perwakilan BPKP Kaltim yang lama, Drs. Abi Rusman Tjokronolo, dalam sambutannya, mantan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut berharap bahwa nantinya 15 entitas yang berada di wilayah Kalimantan Timur bisa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK
Selain itu, kepala perwakilan BPKP yang baru, M. Bahdin, juga berkesempatan menyampaikan sambutannya. Beliau berharap, antara BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur juga dapat bekerja sama dalam menciptakan good governance di Kalimantan Timur. Diharapkannya, BPK akan lebih intens mendiskusikan setiap permasalahan yang terjadi di Kalimantan Timur, dengan begitu BPKP akan berusaha membimbing pemerintah daerah di Kalimantan Timur untuk memecahkan masalah tersebut. Selain itu, beliau juga mengharapkan dalam masa kepemimpinannya nanti bukan hanya opini laporan keuangan pemerintah daerah di Kaltim yang meningkat, namun juga pelayanan publiknya.
Dalam sambutan yang disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Timur, disampaikan bahwa pelantikan kepala BPKP Perwakilan Kaltim tersebut merupakan pertama kalinya implementasi atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2011. Dalam peraturan pemerintah yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang serta kedudukan Gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat di Provinsi pada Pasal 4 ayat (1) huruf i disebutkan bahwa gubernur sebagai wakil pemerintah memiliki wewenang untuk melantik kepala instansi vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian yang ditugaskan di wilayah provinsi yang bersangkutan.
Gubernur juga menyampaikan bahwa pengawasan merupakan salah satu unsur manajemen yang sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan good governance. Menurutnya, saat ini Kalimantan Timur sedang berusaha mewujudkan Island of Integrity di wilayahnya. Bukan hanya opini atas laporan keuangan yang akan ditingkatkan, tetapi ada upaya juga untuk meningkatkan kualitas pelayanann publik. (Mu)
