Samarinda, 24 Desember 2024 – Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (BPK Kaltim) menutup tahun 2024 dengan acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Semester II Tahun 2024 atas Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Kepatuhan, pada Selasa (24/12) pukul 10.00 Wita. Penyerahan sebanyak lima LHP Kinerja dan lima LHP Kepatuhan ini diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Kaltim Agus Priyono, S.E., M.Si., Ak, CA., CSFA., CFrA., ERMAP kepada para pimpinan DPRD atau yang mewakili dan para Kepala Daerah atau yang mewakili pada masing-masing entitas, di Auditorium Kantor BPK Kaltim.
Penyerahan LHP ini merupakan pelaksanaan amanat Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilaksanakan oleh BPK. Adapun pemeriksaan yang dilakukan meliputi tiga jenis pemeriksaan, yaitu Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu. Dalam Semester II Tahun 2023, BPK Kaltim telah melaksanakan Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Kepatuhan.
Pemeriksaan Kinerja yang dilaksanakan terdiri dari empat tema pemeriksaan yang merupakan pemeriksaan tematik nasional. Pemeriksaan tersebut selain dilaksanakan secara sampling pada kabupaten/kota di Provinsi Kaltim juga dilaksanakan secara sampling pada kabupaten/kota di seluruh provinsi di Indonesia. Kemudian ditambah dengan satu tema pemeriksaan tematik lokal. Adapun tema Pemeriksaan Kinerja tersebut adalah sebagai berikut:
- Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Mendukung Pembangunan Nasional TA 2023 s.d. Semeter I 2024 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
- Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional TA 2023 dan 2024 pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Instansi Terkait Lainnya di Penajam.
- Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional TA 2023 dan 2024 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Sangatta.
- Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2023 dan 2024 Pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Sendawar.
- Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) Tahun 2023 s.d. Triwulan III 2024 Pada Pemerintah Kota Samarinda.
Pada Pemeriksaan Kepatuhan yang dilaksanakan, terdiri dari lima tema pemeriksaan sebagai berikut:
- Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Keuangan Pemilihan Umum 2024 Periode Tahun 2023 s.d. Semester I Tahun 2024 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
- Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Pemerintah Kota Balikpapan dan Instansi Terkait Lainnya.
- Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Instansi Terkait Lainnya.
- Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Pemerintah Kabupaten Berau dan Instansi Terkait Lainnya di Tanjung Redeb.
- Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Pemerintah Kabupaten Paser dan Instansi Terkait Lainnya di Tana Paser.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan satuan kerja KPU di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur KPU dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah dirancang sebelumnya. Namun BPK Masih menemukan beberapa permasalahan signifikan yang harus mendapat perhatian.
“BPK akan terus mendorong Pemerintah Daerah dan KPU untuk melakukan upaya perbaikan berkelanjutan secara sistemik dan konsisten dengan memberikan rekomendasi-rekomendasi yang kami anggap dapat membawa perbaikan apabila ditindaklanjuti dengan baik dan sungguh-sungguh,” kata Agus Priyono.
Diketahui, BPK Kaltim telah menyampaikan rekomendasi atas permasalahan-permasalahan yang ditemukan dari hasil pemeriksaan yang termuat dalam LHP. Bahkan sebelum LHP diserahkan, BPK Kaltim telah meminta tanggapan kepada seluruh entitas atas Konsep Hasil Pemeriksaan BPK, termasuk rencana aksi (action plan) yang akan dilaksanakan. Dengan demikian, rekomendasi BPK atas beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan diharapkan segera ditindaklanjuti dengan baik oleh pemerintah daerah terkait.
“Kami berharap agar permasalahan yang diungkap dalam temuan pemeriksaan segara ditindaklanjuti sesuai dengan Rencana Aksi yang telah disepakati. Hal tersebut sebagai wujud pembenahan serta bukti keseriusan dari setiap komponen pemerintahan untuk menunjukkan akuntabilitasnya kepada masyarakat atas penggunaan keuangan daerah, tata kelola keuangan, dan pelayanan masyarakat yang akuntabel dan transparan, serta berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Dengan adanya pemeriksaan kinerja dan kepatuhan ini, diyakini dapat menghasilkan rekomendasi dan kesimpulan yang senantiasa dapat memperbaiki efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan serta tanggung jawab keuangan daerah.
Kepala Perwakilan turut mengingatkan bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. “Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima,” tuntas Kepala Perwakilan. (fly)
